Pada akhir 2011 nanti, seluruh instansi pemerintahan diharuskan sudah menggunakan software atau perangkat lunak legal. Untuk mendukung kebijakan itu, Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Lamongan kemarin mengadakan kegiatan Sosialisasi Software Open Source dan Pemanfaatan mail.lamongankab.go.id di Ruang Sabha Dyaksa Lamongan, Selasa (8/12).
Keharusan instansi pemerintahan untuk menggunakan software legal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.
Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts
Tuesday, December 8, 2009
Sunday, December 6, 2009
Tebar 20 Ribu Benih Ikan
Sejumlah aktifis perempuan di Lamongan kemarin (4/12) menebar 20 ribu benih ikan nila di Desa Gempoltukmloko/Sarirejo. Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon itu dibuka Ketua tim Penggerak PKK Lamongan Endang Rijanti masfuk.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.
“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.
Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.
Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.
“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.
BI Ambon Tertarik Kinerja Moncer BDL
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (BDL) kemarin (4/12) kedatangan rombongan kunjungan kerja (kungker) Pemprov Maluku terkait penelitian pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Pemprov Maluku. Dalam rombongan itu juga ikut serta sejumlah pimpinan perbankan di Maluku seperti dari Bank Maluku, Bank Sinar Mas, Bank Danamon, BNI, BCA dan BI Maluku.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.
Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.
Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.
Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.
“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.
Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.
Subscribe to:
Posts (Atom)